Indonesiaku.co – Temuan sejumlah senjata di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengambil langkah untuk memastikan kondisi siswa tetap terlindungi. KPAI menyiapkan asesmen psikologis bersama lembaga perlindungan perempuan dan anak di tingkat DKI Jakarta dan Jakarta Selatan.
Komisioner KPAI Diyah Puspitarini mengatakan pemeriksaan kondisi psikologis siswa diperlukan untuk mengetahui dampak yang mungkin muncul setelah peristiwa tersebut. Salah satu perhatian utama adalah memastikan siswa tidak mengalami ketakutan ketika kembali menjalani kegiatan belajar di sekolah.
Asesmen akan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi siswa. Pemeriksaan dapat dilakukan secara klasikal untuk melihat kondisi secara umum maupun individual bagi siswa yang membutuhkan penanganan lebih khusus.
Hasil asesmen nantinya akan digunakan untuk menentukan langkah pendampingan. Dengan cara tersebut, KPAI bersama lembaga terkait dapat menentukan kebutuhan siswa berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.
Pendampingan juga tidak hanya diarahkan kepada siswa. KPAI akan melibatkan pekerja sosial untuk melihat kondisi guru dan lingkungan sosial sekolah. Pendekatan ini diperlukan karena pemulihan kondisi sekolah harus melibatkan seluruh unsur yang berada di lingkungan pendidikan.
KPAI juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk memastikan keamanan kegiatan belajar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mengerahkan organisasi perangkat daerah terkait untuk menyediakan layanan psikologis sekaligus mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman.
Dukungan juga diharapkan datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. KPAI berharap tim Satuan Pendidikan Aman Bencana dapat diturunkan untuk membantu penanganan kondisi sekolah.
Bagi KPAI, anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus ketika berada dalam situasi darurat. Karena itu, temuan senjata di lingkungan sekolah tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan keamanan, tetapi juga sebagai peristiwa yang perlu ditangani dengan memperhatikan kondisi psikologis dan hak pendidikan anak.
Sementara itu, proses pengembangan kasus diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Kepolisian tetap diharapkan melakukan penyelidikan secara komprehensif untuk mengetahui lebih jauh mengenai temuan tersebut.
KPAI menekankan bahwa proses hukum dan pemenuhan hak pendidikan harus berjalan beriringan. Penanganan kasus perlu dilakukan tanpa mengesampingkan kebutuhan siswa untuk tetap memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman.
Ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak juga menjadi perhatian KPAI. Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan penanganan, termasuk dalam kondisi tertentu yang memerlukan tindakan cepat.
Sekolah, menurut KPAI, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak. Tanggung jawab tersebut mencakup upaya menjaga keamanan sekaligus memastikan siswa mendapatkan dukungan ketika menghadapi situasi yang dapat memengaruhi kondisi psikologis mereka.
Asesmen menjadi tahap penting untuk memperoleh gambaran mengenai dampak peristiwa terhadap siswa. Setelah kondisi mereka diketahui, bentuk pendampingan dapat disusun sesuai kebutuhan.
Kolaborasi antara KPAI, UPTD PPA, pekerja sosial, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu memberikan penanganan secara menyeluruh. Dengan pendekatan tersebut, persoalan keamanan dapat tetap diproses melalui jalur hukum, sementara kondisi psikologis dan hak pendidikan siswa tetap mendapatkan perhatian.***
