Indonesiaku.co – Persidangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali memunculkan sejumlah keterangan yang menjadi perhatian publik.
Kali ini, nama musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani disebut dalam persidangan terdakwa Budiman Bayu Prasojo pada Senin (2/11).
Dalam persidangan tersebut, Budiman mengonfirmasi kepada jaksa penuntut umum (JPU) bahwa Ahmad Dhani pernah meminta bantuan terkait persoalan yang dihadapi saudaranya.
Saudara Ahmad Dhani itu disebut merupakan produsen rokok yang sedang mengalami masalah berkaitan dengan salah peruntukan.
Selain keterangan dari Budiman, JPU juga memperlihatkan percakapan antara Ahmad Dhani dan terdakwa Rizal. Percakapan tersebut berkaitan dengan informasi bahwa Ahmad Dhani akan memberikan tiket gratis untuk menonton band.
Munculnya nama Ahmad Dhani dalam persidangan kemudian mendapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk menghadirkan Ahmad Dhani sebagai saksi apabila majelis hakim memerintahkan JPU melakukan pemanggilan.
Budi menyampaikan pernyataan tersebut kepada jurnalis di Jakarta pada Selasa. Ia menegaskan bahwa kemungkinan menghadirkan seseorang sebagai saksi bergantung pada kebutuhan pembuktian perkara dan arahan majelis hakim.
“Jika nanti majelis hakim memerintahkan agar JPU (jaksa penuntut umum) menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi dalam suatu sidang, maka semua terbuka kemungkinan,” ujar Budi.
Menurutnya, keterangan saksi dapat membantu memperjelas proses pembuktian. Setiap informasi yang disampaikan dalam persidangan akan dianalisis oleh JPU untuk menerangkan kronologi peristiwa maupun konstruksi perkara di hadapan majelis hakim.
KPK juga mengajak masyarakat untuk mengikuti jalannya persidangan karena proses tersebut dilaksanakan secara terbuka. Dengan mengikuti persidangan, masyarakat diharapkan dapat mencermati fakta yang disampaikan para pihak secara utuh, berurutan, dan menyeluruh.
Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawasi proses hukum tindak pidana korupsi. KPK menilai fakta yang terungkap di ruang sidang perlu dipahami berdasarkan keseluruhan keterangan dan rangkaian pembuktian, bukan hanya berdasarkan satu informasi yang muncul.
Kasus dugaan korupsi Bea dan Cukai ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Februari 2026. Setelah itu, KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dan terus mengembangkan penyidikan.
Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan. Perkembangan penyidikan kemudian berlanjut hingga Oktober 2026, termasuk melalui penerbitan satu sprindik umum dan penggeledahan sejumlah kantor serta perusahaan.
Sampai saat ini, kemungkinan Ahmad Dhani dipanggil sebagai saksi masih bergantung pada proses persidangan. Penyebutan namanya dalam keterangan terdakwa maupun percakapan yang diperlihatkan JPU tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Penilaian terhadap seluruh fakta tetap menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan.***
