Indonesiaku.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau. Dalam perkembangan terbaru, tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah ditangani.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa penggeledahan tersebut masih berlangsung. Namun, hingga saat ini lembaga antirasuah belum mengungkap lokasi secara rinci maupun hasil sementara dari kegiatan tersebut.
Menurut Budi, informasi mengenai lokasi penggeledahan dan barang bukti yang diperoleh akan disampaikan kepada publik setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyidikan tetap berjalan secara optimal tanpa mengganggu pengumpulan alat bukti.
Penggeledahan merupakan bagian dari tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 29 Juni 2026. Operasi tersebut berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, serta di Jakarta. Dalam operasi itu, penyidik mengamankan sepuluh orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
OTT tersebut menjadi operasi tangkap tangan ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Operasi ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
Sehari setelah operasi berlangsung, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain mendatangi KPK dengan menyerahkan diri pada 30 Juni 2026. Keduanya kemudian diperiksa sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.
Pada 1 Juli 2026, KPK mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara tersebut. Selain Suhardiman Amby dan Zulkarnain, penyidik juga menetapkan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, sebagai tersangka.
Ketiga tersangka diduga terlibat dalam perkara suap yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dugaan tersebut menjadi fokus utama penyidikan yang kini terus didalami oleh penyidik KPK.
Selain dugaan suap, KPK juga menyampaikan adanya dugaan penerimaan gratifikasi oleh Suhardiman Amby. Dugaan gratifikasi itu disebut berkaitan dengan proses pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari penyidikan sehingga proses pengumpulan bukti terus dilakukan.
Kasus ini juga menjadi perhatian publik setelah nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ikut disebut dalam pemberitaan. Menanggapi hal tersebut, Raja Juli memberikan klarifikasi pada 3 Juli 2026 mengenai pertemuannya dengan Suhardiman yang berlangsung pada 2 Juni 2026.
Dalam penjelasannya, Raja Juli mengatakan bahwa setelah audiensi selesai, Suhardiman meninggalkan sebuah amplop yang berada di dalam map tertutup di ruang pertemuan. Ia mengaku baru mengetahui keberadaan amplop tersebut setelah tamunya meninggalkan ruangan.
Raja Juli menegaskan dirinya tidak mengetahui isi amplop tersebut. Setelah menyadari adanya amplop yang tertinggal, ia langsung meminta ajudannya untuk mengembalikannya kepada Suhardiman.
Meski demikian, proses pengembalian tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena adanya kendala jadwal. Raja Juli menjelaskan bahwa amplop tersebut akhirnya dikembalikan pada 12 Juni 2026 melalui ajudannya kepada Suhardiman di Kabupaten Kuantan Singingi.
Penjelasan tersebut disampaikan sebagai bentuk klarifikasi atas informasi yang berkembang setelah Suhardiman ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sedang ditangani KPK. Hingga kini, tidak ada keterangan lain mengenai isi amplop selain penjelasan resmi yang telah disampaikan.
Sementara itu, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti melalui pemeriksaan saksi, analisis dokumen, dan penggeledahan di sejumlah lokasi. Seluruh proses tersebut dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara serta mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.
Lembaga antirasuah memastikan akan memberikan informasi lanjutan kepada publik setelah proses penggeledahan selesai dan seluruh hasilnya telah diverifikasi. Hingga saat ini, penyidikan masih berlangsung guna mengungkap dugaan suap terkait jual beli jabatan serta dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.***
