Indonesiaku.co – Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setelah 10.070 unit dilaporkan mulai beroperasi secara nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden meminta pemantauan langsung dilakukan selama delapan hari untuk memastikan koperasi yang mulai berjalan benar-benar siap melayani masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli saat meninjau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada Kamis. Menurutnya, pemantauan diperlukan karena pelaksanaan program dalam skala besar masih menghadapi berbagai tantangan.
Pengawasan tidak hanya berfokus pada keberadaan bangunan, tetapi juga kesiapan operasional. Pemerintah ingin memastikan fasilitas yang tersedia dapat digunakan dan kebutuhan masyarakat bisa dilayani dengan baik.
Tiga Aspek Utama Pengawasan
Zulkifli menjelaskan bahwa pengawasan langsung mencakup kondisi bangunan, kesiapan sarana dan prasarana, serta pola operasional koperasi. Ketiga aspek tersebut penting untuk memastikan bahwa koperasi tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga mampu menjalankan aktivitas pelayanan.
Kondisi bangunan perlu diperiksa untuk memastikan tempat usaha dapat digunakan sesuai fungsinya. Sementara itu, sarana dan prasarana perlu dipastikan tersedia agar kegiatan operasional tidak terhambat. Pola operasional juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan cara koperasi mengelola layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah akan memeriksa kelengkapan barang yang tersedia di koperasi. Ketersediaan produk menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah masyarakat dapat memperoleh layanan sesuai tujuan program.
Pengawasan Melibatkan Banyak Pihak
Pemantauan terhadap 10.070 unit koperasi yang sudah beroperasi juga akan melibatkan sejumlah pejabat di daerah. Zulkifli menyebut Pangdam, Kapolda, gubernur, bupati, dan wali kota akan ikut melakukan pengawasan sesuai wilayah masing-masing.
Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan membantu pemerintah mengetahui kondisi koperasi secara langsung. Apabila ditemukan kekurangan dalam fasilitas maupun kelengkapan barang, masalah tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan.
Program KDKMP melibatkan banyak instansi dan badan usaha milik negara. Karena itu, koordinasi antarpihak menjadi bagian penting agar proses pembangunan dan operasional berjalan sesuai rencana.
Zulkifli mengakui masih ada koperasi yang berjalan dengan baik dan ada pula yang membutuhkan pembenahan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan secara berkala, bukan hanya pemeriksaan pada awal operasional.
Target Pengembangan Terus Berjalan
Secara nasional, sekitar 28 ribu unit KDKMP disebut telah memiliki bangunan yang berdiri dan selesai dibangun. Namun, jumlah koperasi yang sudah beroperasi masih lebih rendah, yakni 10.070 unit.
Pemerintah menargetkan 35 ribu unit dapat beroperasi hingga akhir tahun. Dalam rencana jangka lebih luas, jumlah KDKMP yang akan terbentuk ditargetkan mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia.
Perbedaan antara jumlah bangunan yang selesai dan jumlah koperasi yang beroperasi menunjukkan bahwa kesiapan layanan menjadi pekerjaan lanjutan. Pemerintah perlu memastikan setiap unit memiliki fasilitas serta kebutuhan operasional yang memadai sebelum dapat memberikan pelayanan secara optimal.
Pelayanan Menjadi Ukuran Penting
Koperasi di Desa Bumi Sari, Natar, menjadi salah satu contoh unit yang sudah menyediakan berbagai layanan, seperti LPG, agen BRILink, pupuk, beras SPHP, apotek, Kantor Pos, dan pembayaran listrik.
Keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, pemerintah mengakui program ini masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan berbagai kekurangan.
Pemantauan selama delapan hari menjadi salah satu upaya untuk melihat kesiapan koperasi yang sudah beroperasi. Pada akhirnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada jumlah unit yang dibuka, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.***
