Indonesiaku.co – Pemerintah terus mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai bagian dari upaya membangun sistem distribusi yang lebih efisien. Presiden Prabowo Subianto menyebut koperasi tersebut akan menjadi sarana rantai pasok utama hingga ke tingkat desa.
Prabowo menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan KDKMP adalah memangkas rantai distribusi yang selama ini melibatkan banyak perantara. Jalur distribusi yang panjang dinilai dapat membuat harga kebutuhan pokok meningkat sebelum sampai ke tangan masyarakat.
Dalam Program Presiden Prabowo Menjawab di Jakarta, Rabu, Prabowo memberikan contoh mengenai distribusi hasil panen petani. Ia menyebut produk pertanian dalam kondisi tertentu harus melewati sekitar lima perantara sebelum akhirnya diterima konsumen.
Setiap perantara mengambil keuntungan dari proses penyaluran tersebut. Bahkan, margin keuntungan yang diperoleh para perantara disebut bisa mencapai 30 hingga 40 persen. Akibatnya, harga bahan pangan yang dibeli konsumen menjadi lebih mahal.
Di sisi lain, petani sebagai produsen awal belum tentu mendapatkan penghasilan yang sebanding dengan harga jual di tingkat konsumen. Sebagian besar nilai tambah dari proses distribusi justru dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang berada di tengah rantai pasok.
Prabowo menilai kondisi tersebut perlu dibenahi melalui sistem distribusi yang lebih ringkas. KDKMP diharapkan dapat menjadi penghubung antara petani dan konsumen dengan jumlah perantara yang lebih sedikit.
“Dengan KDKMP, petani hanya ada satu perantara sampai ke konsumen,” ujar Prabowo.
Dengan mekanisme tersebut, hasil panen petani diharapkan dapat disalurkan secara lebih langsung. Petani berpeluang memperoleh tambahan penghasilan karena biaya dan margin distribusi dapat ditekan, sedangkan konsumen dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Ada tambahan penghasilan untuk petani, tapi konsumen juga hemat. Jadi ini kurang lebih gagasan intinya,” kata Prabowo.
KDKMP tidak hanya diposisikan sebagai koperasi yang menjalankan kegiatan jual beli. Pemerintah ingin koperasi tersebut menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang mampu menghubungkan berbagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.
Hingga saat ini, pemerintah masih dalam proses merealisasikan program tersebut. Prabowo menyampaikan bahwa sekitar 6.000 KDKMP telah beroperasi. Ia meyakini dampak ekonomi program akan semakin terasa seiring bertambahnya jumlah koperasi yang dibangun.
Menurut Prabowo, manfaat KDKMP diperkirakan mulai terlihat dalam beberapa bulan, dengan dampak yang lebih terasa pada 2027 hingga 2028. Perkiraan tersebut berkaitan dengan proses pembangunan koperasi, penguatan jaringan distribusi, serta peningkatan jumlah masyarakat yang terhubung dengan layanan KDKMP.
Pembangunan koperasi desa menjadi salah satu bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Program tersebut berjalan bersamaan dengan sejumlah kebijakan strategis lain di sektor pangan, energi, pendidikan, perumahan, hilirisasi, dan Makan Bergizi Gratis.
Melalui KDKMP, pemerintah berharap aktivitas ekonomi desa dapat berkembang dengan sistem distribusi yang lebih pendek, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh produsen maupun konsumen.***
