Indonesiaku.co – Pengesahan APBN 2027 tidak hanya menetapkan arah kebijakan ekonomi nasional, tetapi juga memasang sejumlah target yang berkaitan langsung dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. DPR bersama pemerintah menetapkan berbagai indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, hingga lingkungan sepanjang 2027.
Rapat Paripurna ke-7 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui RUU APBN 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 29 September 2026. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut.
Dalam pembahasan APBN 2027, pemerintah dan DPR tidak hanya menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Sejumlah indikator kesejahteraan juga disusun untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi diikuti perbaikan kondisi masyarakat.
Salah satu indikator yang ditetapkan adalah tingkat kemiskinan. Untuk 2027, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 6-6,5 persen. Sementara itu, kemiskinan ekstrem ditargetkan berada pada rentang 0-0,5 persen.
Target lainnya berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Pemerintah dan DPR menetapkan rasio gini pada kisaran 0,360-0,365. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 4,30-4,87 persen. Selain menekan tingkat pengangguran, APBN 2027 juga menetapkan target penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 juta hingga 3,49 juta orang.
Proporsi lapangan kerja formal juga menjadi indikator yang diperhatikan. Targetnya ditetapkan sebesar 40,81 persen. Angka tersebut menjadi salah satu ukuran yang digunakan dalam melihat perkembangan kualitas pasar kerja nasional.
Indikator kesejahteraan juga mencakup pendapatan masyarakat. Pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita ditargetkan mencapai 5.800-5.840 dolar AS atau sekitar Rp98,54 juta hingga Rp99,22 juta.
Sektor pertanian dan perikanan turut masuk dalam sasaran pembangunan. Indeks kesejahteraan petani ditargetkan sebesar 0,8038, sedangkan nilai tukar petani ditetapkan pada kisaran 126-128. Untuk nelayan, nilai tukar nelayan ditargetkan berada di rentang 106-110.
Pemerintah dan DPR juga menetapkan indeks modal manusia sebesar 0,575. Indikator tersebut menjadi bagian dari ukuran yang digunakan untuk melihat pembangunan manusia dalam kerangka APBN 2027.
Selain indikator ekonomi dan sosial, aspek lingkungan juga menjadi bagian dari target pembangunan. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca ditargetkan mencapai 39,57 persen. Sementara itu, indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan berada pada angka 76,84.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menjelaskan bahwa indikator-indikator tersebut digunakan untuk melihat capaian pembangunan secara lebih menyeluruh. Artinya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.
Dari sisi ekonomi makro, APBN 2027 menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan inflasi 2,5 persen. Nilai tukar rupiah diasumsikan Rp17.500 per dolar AS, sedangkan suku bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Dengan disahkannya APBN 2027, target-target tersebut menjadi bagian dari kerangka kebijakan anggaran negara pada tahun mendatang. Pemerintah kemudian memiliki dasar anggaran untuk menjalankan program yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi sekaligus pencapaian indikator kesejahteraan dan lingkungan.***
