Indonesiaku.co – Pemerintah mempercepat rencana penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri yang mencakup jenjang PAUD/TK hingga SMA/SMK.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang membahas perluasan akses pendidikan negeri gratis.
Dalam rencana tersebut, pendidikan gratis akan diterapkan mulai dari pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan.
Teddy menyebut terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut menjadi bagian dari cakupan pendidikan negeri yang tengah dibahas pemerintah dalam rencana penerapan pendidikan gratis.
Presiden meminta jajaran menteri mempercepat proses penerapan kebijakan tersebut.
Pembahasan pendidikan gratis sekolah negeri dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan.
Pemerintah tidak hanya membahas pendidikan pada tingkat dasar dan menengah.
Pada saat yang sama, pemerintah juga mulai mematangkan rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
Untuk jenjang perguruan tinggi, pemerintah membahas kemungkinan pembebasan biaya kuliah di PTN.
Komponen biaya yang disebut dalam rencana tersebut mencakup Uang Kuliah Tunggal atau UKT dan uang pangkal.
Teddy mengatakan pemerintah membutuhkan waktu sekitar dua hingga empat minggu untuk mematangkan rencana penerapan pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah.
Dengan demikian, mekanisme penerapan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri masih dalam tahap pembahasan pemerintah.
Sementara itu, pendidikan gratis di sekolah negeri menjadi salah satu fokus yang diminta untuk segera dipercepat.
Pemerintah juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.
Perluasan akses pendidikan dinilai perlu berjalan bersamaan dengan dukungan terhadap berbagai jalur pendidikan yang ada.
Salah satu jalur pendidikan yang turut mendapat perhatian pemerintah adalah pesantren.
Pemerintah menyebut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 sebagai salah satu langkah dalam memperkuat kelembagaan yang menangani urusan pesantren.
Peraturan tersebut mengubah struktur Kementerian Agama dan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren.
Direktorat Jenderal Pesantren akan menangani urusan pesantren yang berkaitan dengan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai dukungan terhadap berbagai jalur pendidikan.
Teddy menyampaikan bahwa pemerintah ingin memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran.
Karena itu, pembahasan pendidikan gratis tidak hanya diarahkan pada penghapusan biaya pendidikan, tetapi juga mencakup perhatian terhadap berbagai jalur pendidikan.
Saat ini pemerintah masih mempersiapkan penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan skema pendidikan tinggi negeri bebas biaya.
Rencana tersebut mencakup pendidikan dari jenjang awal hingga perguruan tinggi negeri.***
