Indonesiaku.co – Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran TPA Jatiwaringin sebagai langkah mempercepat penanganan kebakaran yang masih berlangsung. Penetapan tersebut dilakukan seiring masih besarnya tantangan yang dihadapi petugas dalam memadamkan api dan mengendalikan dampak asap terhadap masyarakat.
Status tanggap darurat ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tangerang Nomor 609 Tahun 2026 dan berlaku selama 14 hari, mulai 1 hingga 14 Juli 2026. Dengan adanya status tersebut, koordinasi penanganan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa kebakaran di TPA Jatiwaringin tidak hanya menimbulkan persoalan teknis pemadaman, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat kepulan asap yang menyebar hingga ke kawasan permukiman.
Sebagai bentuk antisipasi, BNPB bersama BPBD menyiagakan tim kesehatan selama 24 jam. Keberadaan tenaga medis tersebut bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran.
Kelompok rentan seperti balita, lansia, serta penyintas penyakit menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan. Pemantauan dilakukan secara intensif untuk memastikan kondisi mereka tetap terjaga selama kebakaran belum berhasil dipadamkan.
Selain layanan kesehatan, BPBD juga telah melakukan kaji cepat di wilayah terdampak. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan darurat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sebanyak 46 kasur telah disalurkan kepada warga terdampak sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan selama masa tanggap darurat berlangsung.
Di lapangan, petugas gabungan masih terus melakukan pemadaman melalui jalur darat. Kendaraan pemadam diarahkan menuju area yang dapat diakses, namun keterbatasan medan membuat proses penanganan berlangsung cukup sulit.
Titik api yang berada di puncak tumpukan sampah dengan elevasi tinggi menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, lapisan sampah yang kering menyebabkan api tetap menyala di bagian dalam sehingga membutuhkan proses pendinginan yang lebih lama.
BNPB menilai penggunaan helikopter pengebom air masih menjadi solusi penting untuk mendukung operasi darat. Kombinasi kedua metode tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi produksi asap yang mengganggu masyarakat.
Menurut BNPB, keberhasilan penanganan kebakaran memerlukan sinergi berbagai pihak. Oleh sebab itu, pelibatan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi langkah yang sangat penting.
Untuk memperkuat koordinasi tersebut, BNPB mendorong aktivasi Pos Komando sebagai pusat koordinasi seluruh kegiatan penanganan. Melalui Pos Komando, proses komunikasi, distribusi bantuan, serta pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih efektif.
Langkah terpadu yang mencakup pelayanan kesehatan selama 24 jam, bantuan bagi warga terdampak, operasi pemadaman darat dan udara, serta koordinasi lintas instansi menjadi strategi utama dalam menangani kebakaran TPA Jatiwaringin. Pemerintah berharap seluruh upaya tersebut dapat mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi.***
