Indonesiaku.co – Program transisi energi di Indonesia terus bergerak menuju pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu langkah terbaru yang disiapkan pemerintah adalah penerapan mandatori bioetanol sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas pada 2027, pemerintah lebih dahulu menjalankan program mandatori E5 mulai Juli 2026. Program ini mewajibkan penggunaan bensin yang dicampur etanol sebesar lima persen di sejumlah wilayah yang telah dinilai memiliki kesiapan dari sisi pasokan maupun distribusi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa implementasi E5 merupakan tahap awal dalam membangun ekosistem bioetanol nasional. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari proses evaluasi sebelum kadar campuran etanol ditingkatkan pada masa mendatang.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa penerapan E5 belum dilakukan secara nasional karena produksi bioetanol dalam negeri masih terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah memilih beberapa daerah sebagai lokasi implementasi tahap pertama.
Wilayah yang akan menerapkan mandatori E5 meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, serta Lampung. Daerah-daerah tersebut dinilai memiliki kesiapan infrastruktur distribusi serta akses terhadap sumber bahan baku bioetanol.
Pemerintah berharap pelaksanaan E5 dapat menjadi pengalaman berharga dalam menyempurnakan sistem distribusi, memastikan kualitas bahan bakar, serta meningkatkan kapasitas produksi bioetanol nasional sebelum program diperluas ke seluruh Indonesia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penerapan mandatori bioetanol secara bertahap mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Menurut Bahlil, tahap awal mandatori bioetanol nantinya akan menggunakan campuran etanol sekitar 10 hingga 20 persen. Setelah sistem berjalan dengan baik, pemerintah membuka peluang untuk meningkatkan kadar campuran etanol sebagaimana perkembangan program biodiesel yang kini telah mencapai B50.
Keberhasilan program biodiesel menjadi salah satu alasan pemerintah optimistis kebijakan bioetanol juga dapat berjalan dengan baik. Selama beberapa tahun terakhir, penggunaan biodiesel berhasil meningkatkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri sekaligus mengurangi impor bahan bakar.
Untuk mendukung keberhasilan program bioetanol, pemerintah menyiapkan pasokan bahan baku dari sektor pertanian. Tebu menjadi komoditas utama yang diproyeksikan sebagai sumber produksi etanol karena memiliki kandungan gula yang tinggi dan telah lama dibudidayakan di Indonesia.
Selain tebu, pemerintah juga akan memanfaatkan singkong dan jagung sebagai bahan baku alternatif. Diversifikasi bahan baku tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi bioetanol sekaligus memberikan peluang ekonomi baru bagi para petani di berbagai daerah.
Pengembangan industri bioetanol tidak hanya berfokus pada sektor energi, tetapi juga menjadi bagian dari program hilirisasi nasional. Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengolahan menjadi produk energi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Salah satu proyek yang sedang dipercepat berada di Provinsi Lampung. Daerah ini dipilih karena memiliki potensi bahan baku yang melimpah, mulai dari molases tebu, sorgum, hingga limbah biomassa yang dapat diolah menjadi bioetanol.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong pembangunan pabrik bioetanol terintegrasi di Lampung sebagai model pengembangan energi terbarukan berbasis sumber daya domestik.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa proyek tersebut diharapkan menjadi contoh pengembangan industri energi hijau yang mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengembangan proyek dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan industri bioetanol nasional.
Selain memberikan manfaat bagi sektor energi, penerapan bioetanol diperkirakan akan menciptakan dampak positif terhadap sektor pertanian. Permintaan bahan baku yang meningkat dapat membuka peluang pasar baru bagi petani tebu, singkong, maupun jagung sehingga memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi mereka.
Dari sisi lingkungan, penggunaan bioetanol juga dinilai mampu membantu menekan emisi gas rumah kaca karena berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendorong penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Melalui implementasi E5 pada 2026 dan persiapan mandatori bioetanol pada 2027, pemerintah berharap Indonesia semakin siap memasuki era energi baru yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Dengan dukungan industri, petani, pelaku usaha, dan masyarakat, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.***
