Indonesiaku.co – Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa dan masyarakat sipil di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Rabu (28/10/2026), menjadi ruang penyampaian kritik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Dalam aksi yang diikuti Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) tersebut, mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD), Ezra Al Barra, menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.
Ezra mempertanyakan prioritas pemerintahan saat ini. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar ditujukan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat, bukan sekadar menjalankan program yang dinilai populis demi kepentingan politik.
Ia menyampaikan pertanyaan mengenai tujuan utama pemerintah dalam menentukan kebijakan. Ezra juga menyinggung kemungkinan penggunaan program populis untuk kepentingan kampanye dan penggalangan dana pada 2029. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kritik terhadap arah kebijakan yang menurutnya perlu dievaluasi.
Dalam pandangannya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menilai situasi dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Ezra, niat baik saja tidak cukup apabila tidak disertai pertimbangan yang matang dan kemampuan menjalankan pemerintahan secara efektif.
Ezra juga melontarkan kritik langsung kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintahan tersebut lebih mengikuti keinginan oligarki dibandingkan aspirasi rakyat.
Penilaian itu merupakan pendapat Ezra dalam menyampaikan kritiknya selama demonstrasi, bukan kesimpulan yang telah dibuktikan secara independen.
Peserta aksi yang hadir disebut berasal dari berbagai wilayah. Selain mahasiswa dari Pulau Jawa, terdapat pula mahasiswa dari Kalimantan dan daerah lain di Indonesia, serta masyarakat sipil. Keberagaman peserta menjadi bagian dari aksi yang membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah.
Massa turut menggunakan simbol tiga jari yang, menurut Ezra, menggambarkan persatuan, perjuangan, dan revolusi. Simbol tersebut melengkapi penyampaian aspirasi dalam demonstrasi di kawasan Bundaran HI.
Selain mengkritik arah pemerintahan, peserta aksi membawa lima tuntutan. Mereka meminta penetapan status bencana nasional, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta penyelesaian persoalan tata kelola lahan.
Massa juga menuntut agar APBN lebih diprioritaskan untuk kepentingan rakyat. Dalam tuntutan tersebut, mereka mengkritik pemborosan anggaran untuk kepentingan politik yang dinilai berkedok program populis, termasuk MBG dan KDMP.
Pada sektor sosial, peserta meminta penurunan biaya pendidikan, pemerataan layanan dasar, dan penyediaan lapangan pekerjaan berkualitas. Mereka juga menyerukan penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta pemberantasan KKN.
Tuntutan terakhir mencakup pemulihan kebebasan berpendapat, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, dan penghentian militerisasi di ruang sipil.
Melalui aksi tersebut, Ezra dan peserta lainnya menyuarakan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menginginkan agar pengambilan keputusan lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan segera.***
