Indonesiaku.co – Kemendikdasmen menyiapkan rencana pembebasan biaya Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi guru mulai 2027.
Kebijakan ini diharapkan membantu tenaga pendidik, terutama guru Bahasa Indonesia, dalam mengukur tingkat kemahiran berbahasa yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mu’ti menyampaikan rencana tersebut ketika membuka kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra (BBS) di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu sore.
Ia mengatakan telah membicarakan rencana pembebasan biaya itu dengan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti.
Mu’ti berharap kebijakan tersebut dapat direalisasikan paling tidak mulai tahun 2027. Dengan pembebasan biaya, guru diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengikuti pengujian kemampuan berbahasa Indonesia tanpa terbebani biaya UKBI.
Perhatian terhadap guru Bahasa Indonesia menjadi salah satu alasan penting di balik rencana tersebut. Sebagai pengajar bahasa, mereka bertanggung jawab membantu siswa memahami kaidah bahasa, mengembangkan keterampilan berkomunikasi, serta menggunakan bahasa secara tepat dalam berbagai situasi.
Kemahiran guru dalam menggunakan Bahasa Indonesia menjadi salah satu unsur yang mendukung penyampaian materi. Penguasaan bahasa yang baik dapat membantu guru menjelaskan konsep secara jelas dan memberikan contoh penggunaan bahasa yang sesuai kepada siswa.
Untuk mengukur kemampuan tersebut, UKBI menjadi instrumen yang dapat digunakan sebagai standar penilaian kemahiran berbahasa Indonesia. Melalui pengujian ini, kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa dapat diukur dengan pendekatan yang lebih terstandar.
Mu’ti membandingkan pentingnya pengujian kemahiran Bahasa Indonesia dengan pengujian kemampuan Bahasa Inggris. Ia mencontohkan keberadaan TOEFL dan IELTS yang digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris. Menurutnya, Bahasa Indonesia juga memerlukan instrumen pengukuran agar tingkat kemahiran penggunanya dapat diketahui berdasarkan standar yang jelas.
Walaupun guru Bahasa Indonesia menjadi kelompok yang mendapat perhatian khusus, pengukuran kemampuan berbahasa tidak hanya relevan bagi mereka. Guru yang mengampu mata pelajaran lain juga menggunakan Bahasa Indonesia ketika menjelaskan materi, memberikan tugas, dan berinteraksi dengan siswa.
Karena itu, Kemendikdasmen memandang pembebasan biaya UKBI sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik secara lebih luas. Kemampuan berbahasa yang baik diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar, terlepas dari mata pelajaran yang diajarkan.
Rencana tersebut juga berkaitan dengan upaya mendorong penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan satuan pendidikan. Guru memiliki peran penting sebagai pendidik sekaligus contoh bagi siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa.
Meski demikian, rencana pembebasan biaya ini masih memerlukan tindak lanjut agar dapat diterapkan sesuai target. Mu’ti menyatakan harapannya agar kebijakan tersebut mulai berlaku pada 2027.
Apabila terlaksana, pembebasan biaya UKBI diharapkan membantu guru memperoleh kesempatan mengukur kemampuan berbahasa sekaligus mendukung peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah.***
