Indonesiaku.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas pemerintah dengan dukungan anggaran yang besar.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp240 triliun untuk pelaksanaan program tersebut.
Besarnya anggaran membuat pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif. Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, termasuk pengawasan terhadap satuan pelayanan dan penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspek pelaksanaan program, mulai dari anggaran tahun berjalan, sisa anggaran, hingga kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya.
Sudaryono menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam menjalankan program MBG. Menurutnya, besarnya anggaran yang digunakan membuat program tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah.
“Kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian itu saling kolaborasi, nggak ada sekat-sekat,” kata Sudaryono.
Salah satu hasil evaluasi BGN berkaitan dengan daftar sekolah penerima MBG. BGN menemukan sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan dukungan makanan bergizi dari pemerintah, tetapi masih masuk dalam daftar penerima.
BGN berencana mengeluarkan sekolah-sekolah tersebut dari daftar penerima. Penyesuaian itu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan mencegah anggaran program digunakan kepada pihak yang dinilai tidak membutuhkan bantuan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan belanja pendidikan dalam RAPBN 2027 mencapai Rp820,9 triliun. Program MBG menjadi bagian dari alokasi tersebut dengan sasaran sekitar 60,6 juta penerima.
Selain mengalokasikan anggaran, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan. Kemenkeu memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memantau pelaksanaan MBG.
Jaringan tersebut memiliki peran penting karena pengawasan tidak hanya dilakukan dari pusat. Jajaran Kanwil DJPb di daerah telah melakukan survei terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.
Survei tersebut digunakan untuk melihat berbagai aspek pelaksanaan program di lapangan. Dengan adanya pemantauan langsung, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi pelaksanaan MBG di berbagai wilayah.
Purbaya mengatakan jaringan perbendaharaan pemerintah tersedia di seluruh provinsi hingga tingkat daerah. Infrastruktur tersebut kemudian dimanfaatkan untuk melakukan survei terhadap berbagai aspek SPPG.
Menurut hasil pantauan Kemenkeu, secara umum pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik. Meski demikian, evaluasi dan pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan tidak terdapat persoalan yang menghambat pencapaian tujuan program.
Pengawasan menjadi semakin penting karena cakupan MBG terus diperluas. Program yang menyasar puluhan juta penerima membutuhkan sistem pendataan dan pemantauan yang akurat agar manfaatnya dapat diterima oleh kelompok yang tepat.
Rencana BGN untuk menghapus sekitar 80 sekolah swasta dari daftar penerima menunjukkan bahwa pemerintah masih melakukan penyempurnaan data. Evaluasi penerima dilakukan agar program tidak sekadar mengejar jumlah penerima, tetapi juga memperhatikan kebutuhan di lapangan.
Dengan anggaran Rp240 triliun pada RAPBN 2027, MBG menjadi program yang membutuhkan pengelolaan dan pengawasan secara serius. Kolaborasi BGN dan Kemenkeu diharapkan dapat menjaga pelaksanaan program tetap efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Pemerintah juga perlu memastikan proses evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Dengan pengawasan dari pusat hingga daerah, berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG diharapkan dapat ditemukan lebih cepat dan segera ditindaklanjuti.***
