Indonesiaku.co – Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menjadi perhatian pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk bergerak langsung menangani karhutla yang berdampak di empat provinsi.
Presiden bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026. Keberangkatan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memimpin upaya penanganan karhutla secara serentak.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa instruksi Presiden telah diberikan kepada pejabat utama TNI dan Polri sehari sebelumnya. Mereka diminta bekerja bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mempercepat penanganan.
Empat provinsi yang menjadi sasaran penanganan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pemerintah membagi penugasan kepada sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri berdasarkan wilayah.
Untuk Kalimantan Barat, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ditugaskan turun langsung. Penanganan di wilayah tersebut mendapat perhatian khusus karena Presiden juga melakukan kunjungan ke Kalimantan sebagai bagian dari pengawasan langsung.
Kalimantan Tengah ditangani Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Di Kalimantan Selatan, tugas diberikan kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bersama Astamaops Polri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran.
Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dan Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat ditugaskan menangani karhutla di Kalimantan Timur.
Pembagian tugas tersebut dirancang agar penanganan dapat dilakukan secara bersamaan di berbagai daerah. Pemerintah menilai koordinasi menjadi faktor penting karena karhutla membutuhkan pengerahan berbagai unsur di lapangan.
Presiden meminta seluruh jajaran bergerak cepat dan mengoptimalkan upaya penanganan. Pemerintah menargetkan kondisi wilayah terdampak dapat segera dikendalikan sehingga masyarakat dapat kembali melakukan kegiatan sehari-hari secara normal.
Selain penanganan kebakaran, Presiden juga memberikan perhatian terhadap aspek hukum. Apabila dalam proses penanganan ditemukan adanya pelanggaran hukum, aparat diminta melakukan tindakan secara tegas sesuai peraturan yang berlaku.
Penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penanganan karhutla tidak hanya berhenti pada pemadaman kebakaran. Setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan perlu ditindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Kehadiran Presiden di Kalimantan sekaligus menunjukkan keterlibatan langsung pemerintah pusat dalam mengawasi penanganan karhutla. Dengan mengerahkan pimpinan TNI dan Polri, pemerintah berusaha memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat respons terhadap kondisi di wilayah terdampak.
Teddy menegaskan bahwa seluruh jajaran telah diminta bekerja secara terpadu. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan dapat menjalankan peran masing-masing dalam menangani kebakaran.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pengendalian karhutla di empat provinsi Kalimantan. Pemerintah juga berharap masyarakat yang terdampak dapat segera kembali menjalankan aktivitas secara normal setelah kondisi kebakaran berhasil ditangani.***
