Indonesiaku.co – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mengambil tindakan tegas terhadap dugaan pencemaran Sungai Cisadane dengan menyegel tiga perusahaan yang berada di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
Langkah tersebut dilakukan setelah hasil investigasi awal menunjukkan adanya indikasi pencemaran limbah industri yang menyebabkan perubahan kualitas air sungai.
Kasus ini bermula ketika masyarakat menemukan perubahan warna air Sungai Cisadane di kawasan Teluknaga. Kondisi tersebut memicu perhatian pemerintah daerah yang kemudian menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan menelusuri sumber pencemaran.
Kepala DLHK Provinsi Banten Wawan Gunawan menjelaskan bahwa investigasi dilakukan secara menyeluruh terhadap sejumlah industri yang berada di sekitar aliran sungai. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kondisi limbah, tetapi juga mencakup kelengkapan dokumen perizinan serta sistem pengelolaan limbah yang dimiliki masing-masing perusahaan.
Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan tiga perusahaan yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan sehingga langsung dikenai tindakan penyegelan. Langkah tersebut diambil untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan sekaligus mencegah potensi pencemaran lebih lanjut selama proses penyelidikan berlangsung.
Wawan menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas seluruh perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan. Menurutnya, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perizinan dan memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang memenuhi standar agar aktivitas industri tidak merusak lingkungan sekitar.
DLHK juga memastikan proses pengawasan tidak berhenti pada tiga perusahaan tersebut. Pemeriksaan terhadap industri lain yang berada di sepanjang kawasan Sungai Cisadane akan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan pencemaran serupa.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian DLHK Kabupaten Tangerang Sandy Nugraha mengungkapkan bahwa tiga perusahaan yang disegel memiliki bidang usaha berbeda. Perusahaan tersebut bergerak di sektor daur ulang plastik, peleburan aluminium atau ingot, serta usaha pencucian celana jeans.
Seluruh perusahaan tersebut berlokasi di Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluknaga. Kawasan tersebut menjadi salah satu wilayah industri yang berada cukup dekat dengan aliran Sungai Cisadane sehingga aktivitas produksinya memerlukan pengawasan ketat, terutama terkait pembuangan limbah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan daur ulang plastik dan usaha laundry celana jeans terbukti tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan limbah cair langsung masuk ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan yang memadai.
Keberadaan IPAL menjadi syarat penting bagi industri yang menghasilkan limbah cair. Melalui fasilitas tersebut, kandungan zat pencemar dapat dikurangi hingga memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dibuang ke badan air.
Tanpa sistem pengolahan yang baik, limbah industri berpotensi membawa bahan kimia, zat pewarna, maupun partikel berbahaya yang dapat menurunkan kualitas air sungai serta mengganggu kehidupan organisme air.
Untuk perusahaan peleburan ingot aluminium, penyelidikan masih berlangsung. Tim DLHK masih melakukan pengambilan sampel limbah serta pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah aktivitas perusahaan tersebut juga berkontribusi terhadap pencemaran Sungai Cisadane.
Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa seluruh proses penyelidikan dilakukan berdasarkan data lapangan dan hasil uji teknis sehingga setiap tindakan yang diambil memiliki dasar yang jelas.
Kasus pencemaran Sungai Cisadane menjadi perhatian serius mengingat sungai tersebut memiliki peran penting sebagai sumber air bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Sungai ini dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari irigasi pertanian, penyediaan air baku, hingga menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Apabila pencemaran terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih luas.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap seluruh kegiatan industri yang berada di sekitar daerah aliran sungai. Pemeriksaan berkala, evaluasi izin lingkungan, hingga pengawasan terhadap operasional IPAL akan terus ditingkatkan.
DLHK juga mengajak seluruh pelaku usaha agar menjadikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan. Pengelolaan limbah yang baik tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mendukung keberlanjutan kegiatan industri dalam jangka panjang.
Penyegelan tiga perusahaan di Teluknaga menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan. Melalui penegakan hukum yang konsisten, diharapkan kualitas Sungai Cisadane dapat dipulihkan sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas industri secara lebih bertanggung jawab.***
