Indonesiaku.co – Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali menjadi perhatian setelah muncul laporan mengenai kemungkinan operasi militer baru terhadap Teheran. Sejumlah sumber menyebut angkatan bersenjata kedua negara tetap dalam status siaga dan menyelesaikan persiapan apabila Presiden AS Donald Trump mengubah kebijakannya.
Informasi tersebut muncul di tengah laporan bahwa Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas kemungkinan serangan besar-besaran baru terhadap Iran. Pembahasan itu disebut berlangsung menjelang pemilu sela Kongres AS pada November 2026 dan pemilihan di Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober.
Namun, laporan mengenai persiapan militer tidak secara otomatis menunjukkan bahwa serangan telah diputuskan. Seorang pejabat Gedung Putih membantah bahwa kedua pemimpin membahas dimulainya kembali perang dan menyatakan Trump telah menepis kemungkinan serangan sebelum pemilu sela AS.
Dukungan dari sejumlah pejabat militer AS
Menurut laporan yang mengutip sejumlah sumber, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan pimpinan Komando Pusat AS atau CENTCOM menjadi pihak yang paling kuat mendukung serangan baru terhadap Iran.
Dukungan tersebut muncul di tengah perbedaan pandangan di lingkungan pemerintahan AS. Sebagian besar penasihat lainnya disebut lebih memilih melanjutkan sanksi dan tekanan ekonomi terhadap Teheran daripada mengambil langkah militer baru.
Perbedaan pendekatan itu menunjukkan bahwa penentuan kebijakan terhadap Iran melibatkan pertimbangan yang kompleks. Keputusan untuk menggunakan kekuatan militer berpotensi membawa konsekuensi yang jauh lebih luas dibandingkan tekanan ekonomi, termasuk kemungkinan serangan balasan dan peningkatan ketegangan di kawasan.
Sementara itu, seorang pejabat AS lainnya menggambarkan sikap Trump sebagai belum tegas. Trump disebut meminta Netanyahu bersiap, tetapi tidak memberikan komitmen bahwa serangan benar-benar akan dilaksanakan.
Israel mempertimbangkan risiko serangan balasan
Laporan tersebut juga menyoroti kekhawatiran terkait kemungkinan respons Iran jika pertempuran kembali pecah. Kepala Staf Angkatan Darat Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir dilaporkan menyampaikan kepada Ketua Dewan Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Caine, bahwa konflik dalam tiga pekan mendatang dapat memaksa penundaan pemungutan suara di Israel.
Pertimbangan itu berkaitan dengan potensi serangan balasan rudal Iran yang dapat memengaruhi situasi keamanan dalam negeri Israel.
Meski demikian, informasi tersebut merupakan keterangan yang disampaikan melalui sumber dalam laporan dan bukan pengumuman resmi bahwa konflik akan terjadi dalam rentang waktu tersebut.
Risiko serangan balasan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum suatu negara memutuskan operasi militer. Selain berdampak pada personel dan fasilitas militer, eskalasi konflik dapat memengaruhi masyarakat sipil dan stabilitas regional.
Isu nuklir menjadi bagian dari ketegangan
Salah satu sumber dalam laporan menyebut Netanyahu menyampaikan informasi intelijen mengenai dugaan upaya Iran membangun kembali program nuklirnya, termasuk kemungkinan penggunaan fasilitas Pickaxe Mountain untuk pengayaan uranium.
Klaim itu menjadi salah satu konteks dalam pembahasan kemungkinan operasi militer. Namun, materi yang tersedia tidak memberikan bukti independen yang memastikan dugaan aktivitas tersebut.
Karena itu, informasi intelijen yang dikutip dalam laporan perlu dibedakan dari fakta yang telah diverifikasi secara independen.
Jalur diplomasi masih terbuka
Di tengah laporan mengenai kesiapan militer, Qatar disebut masih menunggu tanggapan Iran terhadap usulan balasan terbaru dari AS.
Keberadaan proses mediasi menunjukkan bahwa komunikasi diplomatik masih menjadi bagian dari perkembangan situasi. Namun, belum diketahui apakah pembicaraan tersebut akan menghasilkan kesepakatan atau mengubah kebijakan keamanan pihak-pihak yang terlibat.
Untuk saat ini, belum ada kepastian mengenai pelaksanaan operasi militer baru terhadap Iran. Situasi tetap bergantung pada keputusan politik, perkembangan diplomasi, dan penilaian keamanan masing-masing negara.***
