Indonesiaku.co – Amerika Serikat mulai mengambil langkah konkret untuk mendukung rencana pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) di Gaza.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Kongres mengenai dukungan pendanaan untuk pasukan tersebut.
Pemberitahuan kepada Kongres disampaikan pada 30 Juli. Meski demikian, Departemen Luar Negeri AS belum mengungkapkan nominal dana yang disiapkan. Pemerintah Amerika Serikat menyebut pendanaan tersebut sebagai tahap awal dalam dukungan terhadap pekerjaan Dewan Perdamaian.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Washington terhadap rencana perdamaian 21 poin yang diperkenalkan Presiden Donald Trump. Dalam rencana tersebut, ISF diposisikan sebagai salah satu unsur penting untuk membantu menciptakan stabilitas keamanan di Gaza.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott mengatakan Washington berkomitmen melaksanakan sepenuhnya rencana tersebut. Ia juga menyoroti perkembangan yang menurut pemerintah AS telah dicapai melalui Dewan Perdamaian.
Menurut Pigott, sebuah koalisi global telah dibentuk melalui Dewan Perdamaian. Ia juga menyebut pembebasan para sandera sebagai salah satu perkembangan yang menjadi dasar optimisme Washington terhadap proses perdamaian.
ISF dirancang untuk bekerja bersama kepolisian Palestina yang baru. Dalam skema tersebut, pasukan Israel akan ditarik secara bertahap dari Gaza, sementara tanggung jawab keamanan secara perlahan dialihkan kepada ISF dan kepolisian Palestina.
Namun, proses tersebut tidak berjalan tanpa hambatan. Israel masih menolak sebagian mekanisme yang terdapat dalam rencana tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan Israel tidak akan ditarik sebelum Hamas benar-benar dilucuti.
Sikap tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai urutan pelaksanaan rencana. Sementara rencana perdamaian mengatur penarikan pasukan Israel dan pengambilalihan tanggung jawab keamanan, pemerintah Israel menempatkan pelucutan senjata Hamas sebagai syarat penting sebelum penarikan dilakukan.
Hamas sendiri disebut tetap berkomitmen terhadap peta jalan tersebut. Perbedaan posisi antara Israel dan Hamas menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan melalui negosiasi dan mediasi.
Amerika Serikat juga terus terlibat dalam diplomasi kawasan. Penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner melakukan kunjungan ke kawasan tersebut dan bertemu dengan pejabat Hamas di Mesir. Setelah itu, ia melakukan pembicaraan dengan Netanyahu di Israel bersama utusan Dewan Perdamaian Nikolay Mladenov.
Kunjungan tersebut berlangsung ketika mediator masih berusaha mempertahankan kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Meskipun kesepakatan tersebut menjadi dasar penting bagi upaya perdamaian, kondisi di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan.
Laporan yang dikutip menyebut pelanggaran Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata telah menyebabkan 1.283 warga Palestina meninggal dunia dan 4.248 lainnya mengalami luka-luka. Data tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan Gaza.
Konflik yang dimulai pada 8 Oktober 2023 juga telah memberikan dampak kemanusiaan dan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Lebih dari 73.000 warga Palestina disebut meninggal dunia dan lebih dari 174.000 lainnya mengalami luka-luka. Sekitar 90 persen infrastruktur di Gaza juga dilaporkan hancur.
Dalam situasi tersebut, pembentukan ISF dipandang sebagai bagian dari rancangan untuk mengatur keamanan pascakonflik. Namun, keberadaan pasukan internasional saja tidak cukup untuk memastikan rencana berjalan. Kesepakatan mengenai pelucutan senjata, penarikan pasukan Israel, peran kepolisian Palestina, serta mekanisme pemerintahan Gaza tetap menjadi persoalan penting.
Dukungan pendanaan awal dari AS menunjukkan Washington mulai mempersiapkan aspek pelaksanaan rencana tersebut. Selanjutnya, bagaimana struktur, jumlah personel, mandat, dan mekanisme kerja ISF akan menjadi bagian penting dari pembahasan berikutnya.***
