Indonesiaku.co – Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp240,2 triliun pada 2027 untuk mendukung pemenuhan gizi nasional. Dari jumlah tersebut, Rp232,8 triliun atau 96,95 persen diarahkan untuk program pemenuhan gizi nasional.
Anggaran tersebut menjadi bagian penting dari rencana pemerintah dalam memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada 2027, BGN menargetkan program tersebut dapat menjangkau 72,4 juta penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan anggaran tahun depan telah disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan program dan target penerima manfaat. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX yang dipantau dari Jakarta, Kamis.
Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.03/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tanggal 7 Mei 2026, total anggaran BGN pada 2027 mencapai Rp240,2 triliun.
Dari total tersebut, anggaran untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp232,8 triliun. Sementara dukungan manajemen mendapatkan Rp7,32 triliun atau sekitar 3,05 persen dari keseluruhan anggaran.
Jika dilihat berdasarkan kelompok penerima manfaat, anggaran penyediaan dan penyaluran MBG untuk anak sekolah mencapai Rp198,9 triliun. Sedangkan anggaran untuk sasaran 3B dialokasikan sebesar Rp33,5 triliun.
Kelompok anak sekolah menjadi sasaran terbesar dalam program tersebut. BGN menetapkan target sebanyak 60,5 juta anak dari jenjang PAUD hingga SMA sebagai penerima manfaat pada 2027.
Selain anak sekolah, terdapat sasaran 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jumlah penerima manfaat dari kelompok tersebut ditargetkan mencapai 11,8 juta orang.
Jika digabungkan, kedua kelompok penerima tersebut mencapai 72,4 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan skala besar pelaksanaan program pemenuhan gizi yang akan dilakukan BGN pada 2027.
Sudaryono mengatakan BGN terus berupaya memperbaiki tata kelola Program MBG. Perbaikan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran berjalan secara bertanggung jawab.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengelolaan keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. BGN secara konsisten memberikan pelatihan kepada akuntan yang bertugas di SPPG untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan.
Menurut Sudaryono, pelatihan tersebut bertujuan memastikan dana yang dikelola di setiap dapur MBG dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan bahwa seluruh dana yang digunakan untuk menyediakan makanan berasal dari uang rakyat.
“Uang yang Anda kelola, masak, dan bagikan dalam bentuk makanan kepada penerima manfaat adalah uang rakyat, bersumber dari rakyat dan pertanggungjawabannya harus jelas,” kata Sudaryono.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Terlebih, BGN mengelola alokasi APBN dalam jumlah besar.
Sudaryono menyebut kelalaian dalam pertanggungjawaban dapat menimbulkan berbagai implikasi yang berpotensi menyebabkan kerugian negara. Karena itu, peningkatan kemampuan akuntan dan perbaikan laporan keuangan menjadi salah satu langkah yang dilakukan BGN.
Dengan dukungan anggaran Rp240,2 triliun, BGN diharapkan mampu memperluas pelaksanaan program sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan dana negara. Target 72,4 juta penerima manfaat pada 2027 menjadi tantangan sekaligus indikator penting dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.***
