Indonesiaku.c0 – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera setelah terdeteksi ribuan titik panas di sejumlah provinsi. Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat terdapat 2.894 titik panas atau hotspot yang tersebar di 10 provinsi di wilayah tersebut.
Dari jumlah itu, Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi. Sebanyak 1.410 hotspot tercatat berada di provinsi tersebut. Riau menyusul dengan 480 titik panas, sedangkan Jambi tercatat memiliki 425 hotspot.
Selain tingginya jumlah titik panas, luas lahan yang terbakar juga menjadi perhatian pemerintah. Sepanjang 2026, luas lahan terbakar di 10 provinsi di Sumatera tercatat mencapai 36.047,64 hektare.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat operasi terpadu dengan melibatkan berbagai unsur. Upaya pemadaman dilakukan melalui operasi darat, pengerahan personel, patroli, water bombing, hingga operasi modifikasi cuaca atau OMC.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan meninjau penanganan karhutla di Sumatera. Kunjungan tersebut akan dimulai dari Riau dan dilanjutkan dengan perhatian khusus terhadap wilayah Jambi serta Sumatera Selatan.
Sebelumnya, Presiden telah meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemerintah kemudian melakukan sejumlah percepatan, termasuk menambah armada water bombing dan memperkuat personel darat dari TNI, Polri, serta Manggala Agni.
Penanganan karhutla juga diarahkan pada perlindungan masyarakat. Fasilitas kesehatan disiagakan untuk menghadapi dampak kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan warga. Pemerintah turut memantau kualitas udara di wilayah yang terdampak.
Pekanbaru menjadi salah satu kota yang mendapat perhatian karena indeks kualitas udaranya atau AQI tercatat mencapai 225 dan berada dalam kategori sangat tidak sehat. Sementara itu, AQI di Jambi mencapai 187 dan Palembang berada pada angka 180.
Kondisi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kebakaran. Api yang berada di kawasan gambut dapat menjalar di bawah permukaan sehingga sulit terdeteksi dan berpotensi kembali muncul setelah api di permukaan berhasil dipadamkan.
Karena itu, pemadaman membutuhkan proses pembasahan dan penyisiran secara berulang. Pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap kawasan konsesi untuk mencegah kebakaran serta memastikan pengelola lahan menjalankan kewajibannya.
Penegakan hukum menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Aparat telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi yang terbukti terbakar maupun diduga lalai menjaga wilayahnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek pencegahan sekaligus memastikan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan.***
