Indonesiaku.co – Penanganan masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menjadi perhatian pemerintah.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta pemerintah daerah segera memperkuat koordinasi melalui pembentukan satuan tugas (satgas) penanganan bencana.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan bahwa pembentukan satgas daerah diperlukan karena warga terdampak tidak berkumpul di satu tempat pengungsian. Mereka tersebar di sejumlah titik yang berada di wilayah terdampak gempa.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan bencana. Distribusi bantuan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing lokasi agar kebutuhan masyarakat tidak terlewatkan.
Pemerintah daerah juga perlu memiliki data yang akurat mengenai jumlah penyintas, kebutuhan logistik, kondisi fasilitas umum serta layanan kesehatan.
Pratikno mengatakan satgas daerah dapat memperkuat fungsi komando sekaligus memudahkan pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan. Melalui koordinasi yang terpusat di tingkat daerah, kebutuhan warga di setiap titik pengungsian dapat dipetakan dan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Keberadaan satgas juga diharapkan dapat memperlancar distribusi bantuan logistik. Hal tersebut menjadi penting terutama untuk menjangkau lokasi pengungsian yang sulit diakses.
Bantuan yang tersedia harus dapat disalurkan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan pelayanan antarwilayah.
Pemerintah pusat turut mengarahkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. BNPB, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar penyintas.
Fasilitas pengungsian menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah menyiapkan tenda keluarga yang layak agar masyarakat yang kehilangan atau meninggalkan rumah memiliki tempat berlindung sementara. Selain itu, dapur umum lapangan dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan makanan para pengungsi.
Layanan kesehatan juga diperkuat. Tenaga medis diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang mengalami luka maupun masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan selama berada di lokasi pengungsian. Pelayanan tersebut juga penting untuk mengantisipasi munculnya masalah kesehatan akibat kondisi lingkungan pengungsian.
Berdasarkan data Direktorat Pengendalian Operasi BNPB hingga Senin, 17 Agustus, terdapat 68 korban jiwa yang terdampak gempa di sejumlah kabupaten. Kabupaten Manggarai mencatat 26 korban jiwa, disusul Manggarai Timur sebanyak 24 jiwa. Sementara itu, Nagekeo mencatat delapan jiwa, Sikka empat jiwa, serta Ende, Manggarai Barat, dan Ngada masing-masing dua jiwa.
Selain korban jiwa, sebanyak 213 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Data tersebut menggambarkan besarnya dampak bencana yang harus ditangani pemerintah bersama seluruh unsur terkait.
Pratikno memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi pemerintah daerah selama masa tanggap darurat. Pendampingan tersebut bertujuan memastikan pelayanan dasar dapat diberikan kepada seluruh warga terdampak.
Pembentukan satgas daerah menjadi salah satu langkah untuk memastikan koordinasi berjalan lebih efektif. Dengan adanya satu komando dan pemetaan kebutuhan yang lebih jelas, bantuan diharapkan dapat diterima masyarakat secara cepat, tepat sasaran, dan merata.
Penanganan pascagempa tidak hanya membutuhkan bantuan dalam jumlah besar, tetapi juga koordinasi yang terstruktur. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, petugas lapangan, dan berbagai unsur terkait perlu bekerja bersama agar proses tanggap darurat dapat berlangsung secara efektif.***
