Indonesiaku.co – Komisi Yudisial terus melanjutkan proses pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim yang berkaitan dengan perkara Nadiem Anwar Makarim dan Andrie Yunus.
Kedua perkara tersebut saat ini masih berada dalam tahap pengkajian dan klarifikasi sehingga belum menghasilkan keputusan akhir.
Anggota KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan Misbah, menyampaikan bahwa kedua perkara menjadi perhatian karena selain dipantau secara aktif oleh KY, juga terdapat laporan masyarakat yang masuk dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
Menurut Abhan, setiap laporan yang diterima tidak langsung menghasilkan kesimpulan. KY terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap seluruh dokumen, kronologi, serta materi laporan sebelum menentukan langkah pemeriksaan berikutnya.
Hasil kajian awal menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim. Namun, temuan tersebut masih bersifat sementara sehingga harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Dalam proses tersebut, KY akan memanggil pelapor, saksi, maupun hakim yang menjadi pihak terlapor. Pemeriksaan dilakukan agar setiap pihak memperoleh kesempatan memberikan penjelasan secara utuh mengenai peristiwa yang dilaporkan.
Abhan menjelaskan bahwa jadwal pemanggilan belum dapat ditentukan secara pasti. Hal ini karena kehadiran para pihak sangat bergantung pada respons terhadap undangan yang disampaikan oleh Komisi Yudisial.
Tidak jarang proses klarifikasi memerlukan lebih dari satu kali pemanggilan. Beberapa saksi maupun pelapor dapat hadir pada kesempatan pertama, sementara yang lain membutuhkan penjadwalan ulang sebelum memberikan keterangan.
Meski demikian, KY memastikan proses penanganan laporan tetap berjalan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Lembaga tersebut berkomitmen menyelesaikan setiap laporan secepat mungkin tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan.
Seluruh hasil pemeriksaan nantinya akan dibahas dalam forum pleno Komisi Yudisial. Forum tersebut memiliki kewenangan untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran benar-benar terbukti berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses investigasi.
Khusus perkara yang dilaporkan Nadiem Makarim, laporan tersebut mencantumkan 12 poin dugaan pelanggaran etik. Meski demikian, Abhan menegaskan bahwa belum dapat dipastikan seluruh poin tersebut terbukti.
Menurutnya, keberadaan banyak poin dalam laporan bukan menjadi ukuran bahwa seluruh dugaan akan dinyatakan benar. KY tetap mengedepankan prinsip pembuktian berdasarkan fakta dan hasil klarifikasi.
Sementara itu, perkara Andrie Yunus juga mengikuti mekanisme pemeriksaan yang sama. Komisi Yudisial akan menilai seluruh bukti serta keterangan sebelum mengambil keputusan terhadap laporan tersebut.
Nadiem Anwar Makarim diketahui melaporkan empat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial pada 6 Juli. Empat hakim yang dilaporkan yakni Purwanto S. Abdullah, Sunoto, Eryusman, dan Mardianto.
Adapun Andrie Yunus melaporkan hakim militer yang menangani perkaranya kepada Komisi Yudisial dan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI pada 19 Mei.
Dengan masih berlangsungnya proses klarifikasi, Komisi Yudisial meminta seluruh pihak menunggu hasil pemeriksaan resmi. Keputusan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran etik baru akan diumumkan setelah seluruh tahapan selesai dan diputuskan melalui rapat pleno lembaga tersebut.***
