Indonesiaku.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu program nasional yang memiliki dampak luas, tidak hanya pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga terhadap perekonomian. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program tersebut telah menciptakan ekosistem kerja baru yang melibatkan lebih dari satu juta tenaga kerja di berbagai daerah di Indonesia.
Tenaga Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Karimah Muhammad, menjelaskan bahwa Program MBG telah berkembang menjadi sebuah sistem yang menghubungkan berbagai sektor. Menurutnya, keberadaan program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para penerima makanan bergizi, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat yang terlibat dalam operasionalnya.
Karimah mengatakan, saat ini terdapat sekitar 28.390 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, lebih dari 1,1 juta orang bekerja di berbagai posisi mulai dari penjamah makanan, pengemudi, petugas kebersihan, petugas keamanan, hingga tenaga lapangan.
Seluruh tenaga kerja tersebut bergantung pada keberlangsungan operasional SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, menurut Karimah, keberlanjutan Program MBG juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan mata pencaharian jutaan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa apabila program tersebut dihentikan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi juga oleh lebih dari satu juta tenaga kerja yang selama ini memperoleh penghasilan dari kegiatan operasional SPPG.
“MBG bukan sekadar program makan siang, melainkan sebuah ekosistem kerja yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah,” ujar Karimah dalam keterangannya.
Meski demikian, BGN juga terus melakukan berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan program. Salah satu langkah yang dilakukan adalah refocusing atau penyesuaian kebijakan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih efektif dan efisien.
Beberapa penyesuaian tersebut antara lain penerapan kebijakan no school days, no MBG, yang berarti distribusi makanan hanya dilakukan pada hari aktif pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, jadwal distribusi akan disesuaikan dengan kalender kegiatan belajar mengajar.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penutupan terhadap SPPG yang dinilai bermasalah serta melakukan penyatuan atau merger bagi SPPG yang memiliki luas bangunan di bawah standar minimum 400 meter persegi.
Karimah menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk mengurangi kualitas layanan, melainkan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola secara menyeluruh agar program dapat berjalan lebih baik.
Menurutnya, berbagai perbaikan sistemik terus dilakukan supaya Program MBG menjadi lebih kuat, efisien, transparan, dan tepat sasaran dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.
Saat ini, Program MBG disebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat setiap harinya di sekolah maupun posyandu di seluruh Indonesia. Meskipun setelah proses refocusing jumlah penerima diperkirakan berkurang sekitar 20 juta orang, terutama dari kalangan SMA swasta, sekolah elit, dan sekolah berasrama, masih terdapat lebih dari 40 juta penerima manfaat yang tetap mendapatkan layanan program tersebut.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat rantai pasok agar kebutuhan bahan pangan Program MBG dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah mendorong setiap SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyedia pangan lokal.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memperkuat sistem distribusi sekaligus memastikan bahan pangan diserap langsung dari petani, peternak, nelayan, maupun produsen lokal yang berada di sekitar lokasi SPPG.
Melalui pola tersebut, manfaat Program MBG diharapkan tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat desa maupun daerah.
Pemerintah mengakui bahwa pelaksanaan Program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada tahap awal implementasi. Tantangan tersebut meliputi kesiapan rantai pasok, distribusi bahan pangan, hingga kapasitas logistik, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Meski demikian, pemerintah terus melakukan berbagai pembenahan agar pelaksanaan program berjalan semakin optimal. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku UMKM, BUMDes, petani, peternak, nelayan, dan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memperkuat Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan cakupan penerima manfaat yang masih mencapai lebih dari 40 juta orang serta keterlibatan lebih dari satu juta tenaga kerja, Program MBG diharapkan terus memberikan dampak positif, baik dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat maupun mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai wilayah Indonesia.***
