Indonesiaku.co – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus menyusun strategi agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberikan manfaat secara maksimal.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah yang memiliki angka stunting tinggi dan sangat tinggi.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berangkat dari data Kementerian Kesehatan yang menunjukkan masih banyak masyarakat mengalami kekurangan kalori dan protein. Kondisi tersebut terutama terjadi pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi paling rendah.
Menurut data tersebut, sekitar 40 persen masyarakat pada kelompok kuintil satu dan dua berada di bawah garis kesehatan. Selain itu, diperkirakan terdapat sekitar 116 juta penduduk yang belum memperoleh asupan makanan sesuai kebutuhan aktivitas hariannya.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah menilai daerah dengan tingkat stunting tinggi harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan dapur MBG maupun penguatan layanan pemenuhan gizi.
Pemerintah akan memeriksa terlebih dahulu apakah wilayah prioritas telah memiliki SPPG yang dapat dioperasikan. Jika sudah tersedia, layanan akan segera diaktifkan. Apabila belum tersedia, pembangunan fasilitas akan menjadi prioritas.
Sementara itu, daerah yang telah memiliki layanan pemenuhan gizi yang berjalan baik tetap akan mendapatkan pendampingan dan peningkatan kualitas layanan.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terdapat 182 kabupaten dan kota dengan kategori stunting sedang, 220 daerah berkategori tinggi, dan 92 daerah berkategori sangat tinggi.
Melalui data tersebut, pemerintah dapat menentukan lokasi intervensi hingga tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Pendekatan berbasis data ini diharapkan membuat pelaksanaan program menjadi lebih efektif.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memperkuat sistem pendataan penerima manfaat. Seluruh data akan diintegrasikan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui kondisi kesehatan setiap penerima manfaat, apakah mengalami stunting, telah memperoleh Program Makan Bergizi Gratis, maupun perkembangan kesehatannya setelah mengikuti program.
Integrasi data juga memungkinkan pemerintah memantau kelompok sasaran seperti balita, anak sekolah, serta ibu hamil secara lebih menyeluruh.
Sudaryono menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar seluruh data dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, penyaluran bantuan gizi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai pelengkap Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga akan memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilaksanakan bersama Kementerian Kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala untuk memantau perubahan kondisi gizi para penerima manfaat. Pemerintah berharap langkah tersebut mampu mengukur efektivitas program secara nyata.
Melalui evaluasi berkelanjutan, pemerintah dapat mengetahui apakah pemberian makanan bergizi berhasil menurunkan angka stunting, meningkatkan berat badan anak, memperbaiki kondisi kesehatan ibu hamil, maupun meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum.
Dengan menggabungkan pembangunan SPPG, pemanfaatan data berbasis NIK, serta pemeriksaan kesehatan berkala, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis mampu menjadi salah satu program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan status gizi masyarakat.***
