Indonesiaku.co – Pemerintah Prancis menyiapkan penguatan personel keamanan menjelang demonstrasi nasional yang direncanakan berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah membatalkan cuti petugas serta memanggil kembali personel yang sebelumnya dijadwalkan tidak bertugas.
Menteri Delegasi untuk Kementerian Dalam Negeri Prancis, Jean-Didier Berger, mengatakan bahwa pemerintah berada dalam tingkat kewaspadaan maksimum menjelang aksi tersebut. Ia menyampaikan pernyataan itu kepada BFMTV pada Kamis, ketika pemerintah meningkatkan persiapan menghadapi potensi gangguan keamanan.
Menurut Berger, jumlah personel keamanan yang akan dikerahkan pada 24 Oktober diperkirakan meningkat 20 persen dibandingkan pengerahan ketika demonstrasi berlangsung pada 17 Oktober. Penambahan tersebut dilakukan untuk memperkuat kesiapan aparat dalam mengawasi jalannya aksi serta menangani kemungkinan munculnya situasi yang membahayakan masyarakat.
Pembatalan cuti menjadi salah satu bagian penting dalam strategi tersebut. Berger menjelaskan bahwa petugas yang sebelumnya memiliki jadwal cuti kini diminta kembali menjalankan tugas. Dengan demikian, pemerintah berupaya memastikan jumlah personel yang tersedia mencukupi untuk menghadapi demonstrasi lanjutan.
Selain pengerahan petugas reguler, pemerintah juga berencana melibatkan Pasukan Sentinelle, GIGN, dan RAID. Ketiga unsur tersebut memiliki peran dalam mendukung pengamanan sesuai tugas dan kewenangannya. Kehadiran pasukan militer serta unit khusus kepolisian diharapkan memperkuat kemampuan respons aparat jika terjadi keadaan darurat.
Langkah peningkatan keamanan ini tidak terlepas dari pengalaman demonstrasi pada 17 Oktober. Aksi yang melibatkan Gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vests dan mahasiswa tersebut digelar untuk memprotes tingginya biaya hidup serta harga bahan bakar.
Dalam perkembangan setelah aksi, pihak berwenang melaporkan kerusakan pada sejumlah tempat usaha dan gedung publik. Sebagai respons terhadap kondisi keamanan di beberapa wilayah, jam malam terbatas diberlakukan di sejumlah kota.
Pemerintah kini berusaha mengantisipasi agar demonstrasi berikutnya tidak berkembang menjadi gangguan ketertiban yang lebih luas. Berger menyatakan bahwa kemungkinan pelarangan demonstrasi maupun kegiatan budaya dan olahraga tetap terbuka apabila situasi dalam beberapa hari atau pekan mendatang memerlukan tindakan tersebut.
Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengumpulkan seluruh badan intelijen di Istana Elysee. Pertemuan itu digelar setelah lembaga-lembaga intelijen mendapat kritik karena dinilai gagal memperkirakan besarnya mobilisasi massa pada 17 Oktober. Perdana Menteri Sébastien Lecornu dan para menteri terkait turut hadir dalam pembahasan keamanan tersebut.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan agenda protes berikutnya. Setelah demonstrasi pada 24 Oktober, serikat pekerja menyerukan pemogokan nasional dan aksi unjuk rasa pada 5 November.
Dengan rangkaian aksi yang telah direncanakan, kesiapan personel menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Prancis. Peningkatan jumlah aparat dan pelibatan unit khusus merupakan langkah antisipasi, sementara perkembangan situasi di lapangan akan menentukan kebijakan pengamanan selanjutnya.***
