Indonesiaku.co – Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi pada Jumat. Pengembangan fasilitas tersebut difokuskan pada wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Peresmian dipusatkan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dan dihadiri Kepala BGN Sudaryono. Dalam kesempatan itu, Sudaryono menyampaikan bahwa pengembangan SPPG merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi anak-anak dan masyarakat di wilayah yang membutuhkan.
Menurut Sudaryono, pemerintah saat ini berfokus pada kawasan Indonesia bagian timur. Setelah pengembangan di wilayah tersebut, pemerintah berencana membuka SPPG di Kalimantan dan Bali pada pekan berikutnya. Penentuan lokasi turut mempertimbangkan daerah dengan angka stunting tinggi dan kebutuhan penerima manfaat.
BGN mencatat terdapat 27.022 dapur MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dengan cakupan tersebut, pengelolaan dan pengawasan dapur menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang disiapkan memenuhi standar keamanan pangan dan gizi.
Sudaryono menegaskan bahwa penambahan jumlah fasilitas harus disertai pengawasan yang memadai. Ia meminta pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dalam menjaga kualitas pelaksanaan program melalui inspeksi mendadak terhadap SPPG.
Bupati, wali kota, dan jajaran pemerintah daerah diminta turun langsung ke dapur untuk memeriksa kebersihan, kedisiplinan petugas, serta kesesuaian proses pengolahan makanan dengan standar operasional prosedur (SOP). Pemeriksaan dapat dilakukan pada dini hari, sekitar pukul 02.00 hingga 03.00, saat persiapan makanan berlangsung.
Dalam sidak, pemerintah daerah diminta menggunakan checklist untuk memeriksa fasilitas dan prosedur yang harus tersedia. Dengan begitu, pemeriksaan tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan, tetapi juga berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Selain meminta keterlibatan pemda, Sudaryono menekankan pentingnya tanggung jawab kepala SPPG. Kepala dapur diwajibkan hadir bersama tim sejak pukul 02.00 dan memastikan setiap petugas menjalankan tugas sesuai prosedur.
BGN telah menerapkan presensi melalui Zoom yang dipantau oleh para pimpinan lembaga. Sistem ini digunakan untuk memantau kehadiran kepala SPPG pada sekitar 27 ribu dapur yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
Sudaryono juga memperingatkan bahwa kepala SPPG yang tidak sungguh-sungguh menjalankan SOP dapat dikenai sanksi, termasuk pemberhentian. Menurutnya, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program.
Aspek kebersihan menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan dapur. Petugas diwajibkan mengikuti prosedur penggunaan sarung tangan dan menjaga kebersihan area kerja. Sudaryono mencontohkan bahwa memotong kubis di lantai merupakan praktik yang tidak sesuai dengan standar higienitas dan harus dihentikan.
Pengelola dapur juga harus memberikan label pada makanan yang mencantumkan batas waktu maksimal konsumsi. Kepala SPPG bertanggung jawab melatih petugas agar memahami ketentuan tersebut dan menjalankannya secara konsisten.
Perluasan fasilitas MBG ke wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pemerataan jangkauan program. Namun, penambahan fasilitas juga membutuhkan pengelolaan yang disiplin agar pelayanan kepada penerima manfaat berjalan sesuai standar.
Melalui peresmian 480 SPPG dan rencana pengembangan ke wilayah lain, BGN berupaya memperluas layanan pemenuhan gizi. Bersamaan dengan itu, pengawasan pemerintah daerah, presensi kepala dapur, dan penerapan SOP menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan pangan di seluruh fasilitas yang beroperasi.***
