Indonesiaku.co – Kemacetan panjang yang hampir setiap hari terjadi di sepanjang Jalan Cakung-Cilincing (Cacing), Jakarta Timur, kembali memicu keluhan masyarakat. Warga yang tinggal di kawasan Jakarta Garden City (JGC) menilai kondisi tersebut telah berlangsung terlalu lama tanpa solusi yang benar-benar menyelesaikan akar persoalan.
Melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, warga berharap pemerintah provinsi dapat mengambil langkah yang lebih komprehensif dalam menangani antrean kendaraan logistik, khususnya truk kontainer yang menuju maupun keluar dari kawasan depo dan pelabuhan.
Salah satu perwakilan warga, Wahyu Andre Maryono, mengatakan persoalan kemacetan di koridor Cakung-Cilincing tidak cukup diselesaikan melalui pengaturan lalu lintas sesaat. Menurutnya, dibutuhkan kebijakan yang melibatkan berbagai instansi sekaligus agar solusi yang dihasilkan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu menyusun kajian mendalam mengenai penyebab kemacetan yang selama ini terjadi. Kajian tersebut tidak hanya berfokus pada aspek transportasi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, ekonomi, kesehatan, hingga lingkungan yang dirasakan masyarakat.
Menurut Wahyu, penyelesaian masalah akan lebih efektif apabila pemerintah juga mempelajari praktik terbaik dari pelabuhan internasional yang telah berhasil mengelola arus kendaraan logistik. Beberapa contoh yang disebutkan adalah Pelabuhan Rotterdam di Belanda dan Pelabuhan Los Angeles di Amerika Serikat yang dikenal memiliki sistem distribusi logistik modern.
Salah satu solusi utama yang diusulkan adalah penerapan Truck Booking System (TBS). Sistem antrean digital tersebut diharapkan menjadi mekanisme wajib bagi seluruh depo kontainer sehingga setiap kendaraan hanya dapat memasuki area depo sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Dengan sistem tersebut, antrean kendaraan tidak lagi memenuhi badan jalan ketika kapasitas depo sedang penuh. Sopir hanya diperbolehkan bergerak menuju lokasi setelah memperoleh slot pelayanan sehingga arus kendaraan menjadi lebih tertib.
Selain sistem digital, warga juga mengusulkan pembangunan buffer zone atau kantong parkir terpadu di sekitar kawasan industri. Area tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat menunggu sementara bagi truk yang belum memperoleh jadwal pelayanan.
Selama ini, banyak kendaraan berat berhenti di sepanjang jalan utama karena tidak tersedia lokasi penampungan yang memadai. Kondisi tersebut mempersempit ruang lalu lintas dan memperparah kemacetan, terutama pada jam operasional pelabuhan yang padat.
Dalam jangka panjang, warga juga mengusulkan pemindahan titik pengembalian kontainer kosong menuju kawasan penyangga industri seperti Dry Port Cikarang atau Bekasi. Distribusi kontainer kemudian dapat memanfaatkan jaringan kereta api barang agar jumlah kendaraan berat yang masuk ke Jakarta dapat dikurangi.
Usulan tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional. Pemanfaatan moda kereta api juga dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan pengangkutan menggunakan truk dalam jumlah besar.
Wahyu menilai persoalan kemacetan di Jalan Cakung-Cilincing merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Selain kapasitas depo yang terbatas, terdapat pula pengaruh ketidakseimbangan aktivitas impor dan ekspor, proses bongkar muat yang belum optimal, serta kebijakan pengelolaan kontainer kosong di pelabuhan.
Karena itu, penyelesaiannya memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, operator pelabuhan, pengelola depo, perusahaan logistik, hingga operator transportasi barang.
Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalur tersebut, kemacetan telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sehari-hari. Aktivitas menuju tempat kerja, sekolah, maupun pusat layanan publik menjadi lebih lambat akibat antrean kendaraan berat yang memenuhi jalan.
Selain kehilangan waktu, warga juga menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas yang meningkat. Jalan yang dipadati kendaraan besar membuat ruang gerak kendaraan kecil menjadi terbatas, terutama bagi pengendara sepeda motor.
Masalah pencemaran udara juga menjadi perhatian utama. Truk-truk yang berhenti dalam kondisi mesin menyala menghasilkan emisi yang dinilai berdampak terhadap kualitas udara di kawasan permukiman sekitar, termasuk Jakarta Garden City.
Di sisi lain, warga juga menyoroti kondisi para sopir truk yang harus menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari karena belum mendapatkan giliran masuk ke depo. Ketiadaan fasilitas penyangga membuat mereka harus bertahan di dalam kendaraan tanpa fasilitas yang memadai.
Melalui surat tersebut, warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadikan berbagai usulan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif. Mereka menginginkan solusi permanen yang tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga mampu meningkatkan keselamatan, kualitas lingkungan, serta menjaga kelancaran distribusi logistik sebagai salah satu penopang utama perekonomian Jakarta.***
